Gubernur Kaltara Hadiri Ratas di Sekjend DKN

redaksiSeptember 19, 20183min150
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (kanan),Ketika Bersalaman Dengan Sekjend DKN Letjend TNI Doni Monardo

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, berkesempatan menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas ( Ratas) optimalisasi diplomasi percepatan penyelesaian perbatasan darat RI-Malaysia di Kaltara dalam rangka ketahanan nasional, di Jakarta.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (DKN) ini, banyak membahas soal bagaimana upaya untuk percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Utamanya yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara).

Penyelesaian batas Indonesia-Malaysia menjadi prioritas perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kaltara sangat strategis. Baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan.

Hadir dalam rapat kerja terbatas ini, ada dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Salah satu hal penting yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai OBP (outstanding boundary problem) atau daerah yang masih diklaim oleh dua negara. Di Kaltara ada 5 titik yang masuk dalam OPB. Yaitu, di Sebatik, Sei Sinapad, Sei Simantipal dan dua lagi di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan.

Melalui tim yang dibentuk oleh Dewan Pertahanan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkaitnya, saat ini sedang melakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah batas negara tersebut.

“Atas arahan Bapak Presiden, diharapkan paling lambat 2020 penyelesaian batas negara sudah selesai. Bahkan bisa lebih dipercepat, ” kata Irianto.

Mendengar paparan dari beberapa lembaga dan Kementerian tadi, optimis penyelesaian batas negara, utamanya di Kaltara bisa secepatnya diselesaikan. Tentunya melalui kekuatan diplomasi dan didukung dengan data yang akurat. Termasuk dukungan dari masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan.

“Mengenai dukungan masyarakat, utamanya masyarakat adat di Lumbis Ogong tidak diragukan lagi. Bahkan beberapa waktu lalu, para tokoh adat bertemu saya. Minta agar masalah perbatasan segera diselesaikan, ” tegas Gubernur.

Hal lainnya, juga dibahas soal pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Di mana, di Kaltara akan dibangun 2 PLBN dari lima yang kita usulkan. Yaitu di Sei Pancang, Sebatik dan Long Midang (Krayan).

Di sela-sela mengikuti rapat kerja terbatas tadi, Gubernur Kaltara juga menyempatkan untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Banyak hal di diskusikan dalam pertemuan yang cukup singkat tersebut. Utamanya mengenai wilayah perbatasan di Kaltara. * wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *