Pemprov Kaltara Usulkan Perubahan Delineasi KIPI

redaksiDecember 1, 20182min40
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (kiri) bersama Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki.

TANJUNG SELOR = Usai Sholat Jum’at siang tadi, bersama beberapa kepala OPD dan juga juga sejumlah pejabat eselon II di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie langsung menghadiri rapat koordinasi membahas beberapa hal terkait pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning-Mangkupadi.

Pada rapat yang dipimpin oleh Dirjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki ini, Pemprov mengusulkan perubahan Delineasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Pasalnya, KIPI merupakan salah satu kawasan industri yang berada di Kalimantan Utara telah mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 dan diperbarui dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018.

Alasan lain, usulan supaya dilakukan perubahan Delineasi pada kawasan industri tersebut, adalah akan mengurangi persentase lahan yang telah memiliki HGU.

Selain itu, juga akan memudahkan pemerintah dalam hal pembebasan lahan dan juga menjadi pertimbangan pengembang apabila investor akan membangun pelabuhan.

“Soal hal ini, juga sudah sudah saya sampaikan dengan Menteri ATR/BPN, Bapak Sofian Djalil waktu pertemuan di Hotel Borobudur,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie .

Seperti diketahui, di KIPI ada sekitar 5 perusahan yang mengantongi HGU. Dengan rincian, dari luas lahan areal KIPI sebesar 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada kawasan itu seluas 17.256,09 hektare.

Hal lain yang menjadi alasan Pemprov untuk mengusulkan itu adalah ada instruksi khusus kepada Kementerian ATR/BPN melaui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, yang mana instruksi tersebut adalah memberikan bimbingan dam asistensi teknis kepada Kabupaten Bulungan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dengan memfasilitasi percepatan penerbitan sertifikat tanah untuk pembanguman Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

Respons dari Dirjen Tata Ruang,, Abdul Kamarzuki atas usulan ini sangat positif.

Rencananya, pihak Kementerian akan melakukan identifikasi ke lapangan dalam beberapa bulan ke depan. Wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *