DPRD Kaltara


redaksiMarch 21, 20183min370
Pertemuan Antara Mahasiswa dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara diruang rapat dewan

TANJUNG SELOR – Aliansi Mahasiswa Tanjung Selor yang menolak revisi UU MD3 pada hari Rabu 21/03/2018 kembali mendatangi gedung Wakil Rakyat Provinsi Kalimantan Utara di Jalan Skip II Tanjung Selor. Kedatangan mereka adalah untuk meminta agar dapat bertemu secara langsung dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Keinginan para Mahasiswa ini langsung direspon positif oleh pihak DPRD Kaltara. dengan menerima perwakilan Mahasiswa di Ruang Rapat Utama DPRD.

Pada pertemuan itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Marten Sablon, beserta anggota DPRD lainnya pun menerima aliansi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya secara terbuka.

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan para Mahasiswa antara lain, Menolak UU MD3 karena bertolak belakang dengan UUD, meminta pihak DPRD Kalimantan Utara untuk menyampaikan sikap menolak terhadap UU MD3 tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon, juga menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan bahwa keputusan UU MD3 tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Kendati demikian, DPRD Provinai Kalimantan Utara tetap akan menyuarakan tuntutan yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa Tanjung Selor itu kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Abdul Djalil Fatah menyatakan, selama tuntutan yang dilakukan adalah untuk kebaikan masa depan khususnya di Provinsi Kalimantan Utara, maka sudah menjadi kewajiban DPRD untuk menerima dan memperjuangkannya.

Sebagai hasil dari mediasi, dilakukan kesepakatan antara anggota DPRD dengan aliansi mahasiswa dalam bentuk penandatanganan Deklarasi Penolakan Revisi UU MD3. Kemudian deklarasi tersebut akan langsung disampaikan ke DPR RI dan Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta.(Hms/wa2n).



redaksiMarch 21, 20182min430
H AR Rasyid S Ip MM M Si Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan menghasilkan beberapa agenda penting, diantaranya terkait perubahan kelas Imigrasi dari kelas 1 semasa masih bergabung dengan Provinsi Kalimantan Timur sebelum pemekaran Provinsi Kalimantan Utara sekarang menjadi kelas II (Dua).

“Masalah perubahan kelas Imigrasi ini juga akan kita sampaikan kepada pemerintah, agar bisa segera ditindaklanjuti perubahan nya ” kata H AR Rasyid, Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui sambungan telpon selularnya, Rabu 22/3/2018 siang.

Sesuai informasi yang kita peroleh kata AR Rasyid, saat ini jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 146 orang, dan yang sudah dideportasi kenegara asal berjumlah 30 orang, dimana yang dideportasi tersebut adalah merupakan orang asing yang tersangkut sejumlah kasus ilegall fhising diperairan Provinsi Kalimantan Utara.

Lebih lanjut ia juga menambahkan, untuk izin tinggal kepengurusan nya merupakan kewenangan Imigrasi, sedangkan menyangkut tenaga kerja asing otoritasnya ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Tranamigrasi. * wa2n.



redaksiMarch 18, 20181min510
DPRD Kaltara Menyambut Kedatangan Kapolda Kaltara Yang Baru

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Marten Sablon, SH mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Kaltara di Tanjung Selor. Sekaligus berharap dengan hadirnya Polda diibukota Kaltara ini akan menambah rasa aman kepada masyarakat serta investor yang berinfestasi di Kalimantan Utara.

Diketahui, rombongan Kapolda tiba di Tanjung Selor pada hari Minggu (18/03). Sesuai dengan jadwal, Kapolda akan melakukan kunjungan pertamanya ke Tanjung Selor untuk meninjau langsung kesiapan kantor Polda sementara yang berada di km 9.

Serta sekaligus pula akan meninjau lokasi di Gunung Seriang yang nantinya akan dibangun kantor Polda Kalimantan Utara yang representatif.

Dalam kesempatan itu Kapolda menyampaikan harapan agar dapat menjalin Komunikasi kepada masyarakat Kalimantan Utara, dan selalu kompak dalam memberikan informasi guna menciptakan Kaltara yang kondusif. (HMS/wa2n)



redaksiMarch 17, 20181min630
H Abdul Jalil Fatah SH Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Abdul Djalil Fatah SH, meminta semua organisasi perangkat daerah Kaltara untuk mempercepat proses penyerapan APBD 2018. Sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Karena APBD itu diharapkan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah sejak awal-awal tahun. Dengan begitu, perputaran uang di masyarakat akan stabil selama setahun penuh.

“jadi tidak tunggu pertengahan tahun atau akhir tahun baru belanja mulai digenjot. Seharusnya sejak awal tahun APBD sudah bisa memberi dampaknya kepada masyarakat khususnya soal daya beli,” kata Djalil.

Ia memaklumi ada banyak tahap yang harus disiapkan organisai perangkat daerah sebelum mulai tender kegiatan. Yaitu mulai dari penyusunan dokumen lengkap, pengumuman sampai pada penandatanganan kontrak pekerjaan.

“kalau semua sistem atau proses itu dijalankan sesuai tahapan, tidak menuggu pertengahan atau akhir maka akan berdampak baik terhadap ekonomi,” ujarnya.

Misalnya seperti kegiatan atau pembangunan jalan. Jika dapat diselesaikan dalam tempo cepat, maka masyarakat akan cepat pula menikmati hasil pembagunan itu. (HMS/wa2n).



redaksiMarch 17, 20181min630
Amir Z Saroyan SE anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Warga Kelurahan Mamburungan, Kecmatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berharap kepada pemerintah untuk bisa membangun Pos Yandu khusus Lanjut Usia (Lansia).

“Warga Kelurahan Mamburungan sangat memgharapkan Pos Yandu Lansia bisa dibangun ditempat mereka, ” kata Amir Zaglol Saroyan, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini beberapa waktu yang lalu.

Perihal itu diutarakan warga saat berlangsungnya agenda Reses Amir Z Saroyan di Kelurahan Mamburungan tersebut.

Menurut nya, Pos Yandu yang kelak akan diberi nama “Yadu Yaki” itu nantinya khusus diperuntuk kan kepada para Lansia. Antara lain untuk memeriksa kesehatan mereka pada setiap waktu kegiatan dilaksanakan.

Karena nya lanjut Amir, usulan tersebut akan dimasuk kan dalam pokok-pokok pikiran dewan yang juga akan diparipurnakan. Sebagai dasar masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi agar bisa dianggarkan pembangunan nya pada tahun anggaran mendatang. * wa2n.



redaksiMarch 15, 20182min520
Ambo Intang Anggota DPRD Kaltara

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utata, Ambo Intang Sadikin, mengemukakan pendapatnya terkait aksi mahasiswa HMI yang sempat memanas.

Menurut Ambo Intang, sebagai wakil rakyat DPRD tidak akan menutup mata ketika ada masalah yang disampaikan. Bahkan DPRD harus membantu mencari solusi dalam artian selama yang disampaikan tidak bertentangan dengan UU.

“Semua akan kami terima selama itu dalam prosedur. Contohnya ketika melakukan penyampaian dalam bentuk aksi, orasi, ataupun unjuk rasa kan semua itu ada mekanisme yang mengatur,” ujarnya.

Diketahui, aksi mahasiswa yang menuntut pencabutan UU MD3 di depan kantor DPRD Provonsi Kalimantan Utara diwarnai kericuhan antara mahasiswa dan pihak keamanan.

Menanggapi hal itu, Ambo Intang sangat menyayangkan,
“Yang diatur dalam UU itu adalah kebebasan berpendapat tapi dalam konteks bukan berarti harus dengan kekerasan, rusuh, dan semacamnya” tambahnya.

Sebagai perwakilan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Ambo Intang juga menekankan kepada masyarakat bahwa DPRD tidak akan tinggal diam dengan adanya penolakan dari beberapa pihak terkait UU MD3 ini. Ambo menyatakan DPRD akan tetap menyuarakan apa yang menjadi tuntutan.

“apapun yang disampaikan akan tetap kami tanggapi, tapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa UU MD3 ini adalah kewenangannya pusat. Dengan adanya metidaksetujuan dari beberapa pihak, di Kalimantan Utara khususnya, ini yang nanti disampaikan arahnya dalam hal ini ke Mahkamah Konstitusi.” pungkas nya . * (HMS/wa2n).



redaksiMarch 14, 20182min620
Marthen Sablon SH Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Marten Sablon, berharap pemerintah daerah bisa membuka pintu seluas-luasnya bagi investor yang ingin masuk untuk berinvestasi di provinsi termuda di Indonesia itu. Tujuannya adalah untuk menekan angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya.

Sesuai data BPS Kaltim, jumlah angkatan kerja di Kaltara pada Agustus 2017 mencapai 330.731 orang, bertambah sebanyak 42.209 orang dibanding angkatan kerja Agustus 2016 (288.522 orang). Jumlah penduduk yang bekerja di Kaltra pada Agustus 2017 mencapai 312.426 orang, bertambah sebanyak 38.423 orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2016 (273.423 oran).

Sementara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kaltara pada Agustus 2017 mencapai 5,52 persen atau sebanyak 18.315 orang, mengalami kenaikan dibanding (TPT) Agustus 2016 sebesar 5,23 persen (15.099 orang).

“Angka pengangguran di Kaltara akan semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya lapangan kerja dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan pencari kerja, baik yang dari lulusan SLTA maupun lulusan perguruan tinggi,” katanya.

Lebih lanjut Marten Sablon, juga menyatakan, kondisi perekonomian yang selalu turun menyumbang pengangguran. Sebab, beberapa sektor tercatat mengurangi jumlah tenaga kerjanya karena tidak sesuainya antara pemasukan dengan cost pengeluaran.

Di beberapa perusahaan swasta justru mengefesiensi penerimaan pegawai karena kondisi perekonomian yang belum menunjukan ke arah yang lebih baik.

Karenanya ia berharap pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa menyerap investor sebanyak-banyaknya untuk masuk ke Kaltara. Dengan asumsi, keberadaan mereka akan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Kaltara.

“Yang perlu dilakukan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota adalah mengupayakan penawaran kesepakatan berinvestasi baik kepada investor lokal maupun luar daerah,” tuturnya.

Kaltara menurut Marten Sablon SH. memiliki potensi yang masih bisa dimaksimalkan guna menunjang terbentuknya lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi itu.(HMS/wa2n)



redaksiMarch 14, 20182min530
Asnawi Arbain SH M Hum Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – ketua komisi IV DPRD Kaltara, Asnawi Arbain meminta dinas pendidikan (Disdik) kaltara maupun Disdik kabupaten/kota untuk terus mematangkan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disemua jenjang, yang akan dilaksanakan April 2018 mendatang.

“Semua harus dipersiapkan secara matang, terutama untuk sarana dan fasilitas dan penunjang lainnya,” katanya

Menurut Asnawi Arbain M. Hum, jika pelaksanaan UNBK yang berlangsung serentak diseluah Indonesia terganggu, makan konsentrasi siswa/siswi juga pasti akan ikut terpengaruh. Terutama untuk sarana penunjang berupa listrik dan jaringan internet yang harus diantisipasi oleh pihak terkait.

Disdik harus menjamin pelaksanaan UNBK di Kaltara bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan apapun.
“Semua harus dikoordinasikan dengan pihak terkait, agar tidak ada hambatan pada saat pelaksanaanya nanti, beber pak Asnawi.

Pihak PLN yang ada di setiap kabupaten/kota juga diminta untuk tidak melakukan pemadaman secara tiba-tiba. Apalagi pemadaman tersebut terjadi pada saat pelaksanaan UNBK, jelas sangat merugikan para peserta UNBK.

Selain itu Asnawi Arbain juga meminta yang ekstra ketat dari pihak sekolah maupun dari para orang tua murid. Dorongan motivasi kepada semua peserta UNBK ini juga diyakini akan mampu memberikan semangat kepada para peserta untuk melakukan UNBK dengan baik dan lancar.(HMS/wa2n)



redaksiMarch 14, 20182min650
H AR Rasyid S Ip MM M Si Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Meningkatnya kenakalan remaja akhir-akhir ini di Kaltara, menjadi perhatian serius anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H AR Rasyid.

Menurut nya menilaj, kemajuan teknologi dan besarnya arus informasi memberi dampak tesendiri bagi kalangan remaja, terutama berkaitan dengan aksi kekerasan dan pergaulan bebas.

Misalnya saja, baru-baru ini di kota Tarakan terjadi kasus perkelahian duaremaja putri yang masih duduk di bangku SMP, serta adanya perbuatan tidak senonoh yang dilakukan pasangan muda-mudi di bawah umur di kabupaten Nunukan.

“yang pertama itu kita cukup sesalkan lah, kejadian seperti itu terjadi lagi bagi generasi kita. Nah dengan adanya kejadian seperti itu, seluruh pihak yang berkompeten harus segera mencarikan solusinya sekarang. Karena kita tau sendiri, pengaruh teknologi sekarang cukup kuat dan sangat luar biasa. Sehingga muda-mudi kita ini bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dilihatnya, ” ujar AR Rasyid.

Sehingga itu menimbulkan angan-angan dalam pikirannya kemudian ingin mempraktekannya.

Untuk meminimalisir kenakalan remaja yang terjadi saat ini, tentu peran orang tua sangat dibutuhkan. Dimana oara orang tua memiliki kewajiban dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya.
Selain itu, peningkatan pendalaman nilai-nilai agama diyakini mampu mengikis kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang dikalangan anak muda, dapat direaksikan menjadi lebih menarik, agar memantik minat anak-anak dan remaja.

AR Rasyid juga menambahkan, “peran terhadap kondisi lingkungan juga cukup sangat berpengaruh juga pada pola pikir generasi muda ini. Sehingga diperlukan peningkatan pengawasan oleh orang tua untuk mengetahui kondisi pergaulan dan lingkungan yang dihadapi oleh anak-anaknya setiap harinya. Apalagi, para remaja merupakan penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa.” (HMS/wa2n)



redaksiMarch 14, 20182min470
Marthen Sablon SH Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Marten Sablon, mengapresiasi pembangunan sejumlah akses infrastruktur jalan yang memadai diwilayah perbatasan.

Menurut Marten Sablon, adalah “mimpi” warga yang tinggal di beranda Negara memiliki infrastruktur jalan yang baik.

Dalam melakukan reses di kecamatan Mrayan, Kabupaten Nunukan belum lama ini Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menilai, ada perkembangan yang cukup signifikan di daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia itu, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur jalan raya.

“kalau dulu belum ada jalan beraspal di perbatasan ini. Sekarang sudah mulai kelihatan pembangunannya, pencapaian ini tidak terlepas dari andil Pemprov Kaltara melalui Gubernur yang memberikan perhatian khusus pada wilayah perbatasan, ” kata Marthen Sablon.

Selain itu, dukungan pusat atas azas dasar nawacita Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran, menjadi indikator dari keberhasilan ini.

“kita Apresiasi bapak Gubernur sudah bisa menjalankan pembangunan sesuai dengan apa yang dinawacitakan oleh bapak Presiden kita,” tuturnya.

Meki demikian, pembagunan di Beranda Negara, menurut Marten, tidak boleh hanya berhenti sampai disini saja. Mengingat masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang masih harus dituntaskan.

Ditambahkannya, beberapa daerah di perbatasan juga sampai saat ini masih terisolir kondisi ini, ia nilai, akan menghambat beberapa layanan dasar yang nantinya diterima oleh masyarakat seperti layanan pendidikan dan kesehatan.

Kita berharap juga pemerintah berpikir bagaimana membangun akses jalan menuju daerah-daerah yang sampai sekarang itu masih terisolir.

Sebagai wilayah yang secarah geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, maka Krayan harus selalu dipercantik. Baik dari sisi pembagunan fisiknya maupun pengembangan sumber daya manusia. Biar kita di perbatasan ini bisa mengejar ketertinggalan dari Negara tetangga, ” tegasnya.(HMS/wa2n)