Gerbang Informasi Perbatasan


redaksiOctober 1, 20182min220
Peletakan Batu Pertama Pembangunan Panti Asuhan Abnaul Khairaat Tanjing Selor Oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

TANJUNG SELOR – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie, Senin 1/10/2018, melakukan peletakan batu pertama pembangunan Panti Asuhan Abnaul Khairaat, pondok pesantren alkhairaat di Tanjung Rumbia, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

“Saya secara pribadi menyambut gembira dan sangat apresiasi atas inisiasi pembangunan panti asuhan ini. Kita doakan dalam waktu secepatnya, bisa selesai, ” kata Irianto Lambrie.

Insya Allah secara pribadi, dan juga dari Pemerintah provinsi akan membantu untuk pembangunan panti asuhan ini.

“Saya berharap, dalam waktu 2 tahun bisa selesai pembangunannya dan dapat dimanfaatkan, ” ujarnya.

Pendirian panti asuhan sangatlah bermanfaat dan banyak membantu. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sangat mendukung.

Di Kaltara sudah cukup banyak panti asuhan, namun masih perlu banyak lagi dibangun.
Berkaitan dengan panti asuhan, selalu berhubungan dengan anak yatim, juga anak-anak fakir miskin.

Menyantuni mereka adalah menjadi kewajiban bagi kita, khususnya bagi umat muslim. Untuk itu, turut membesarkan panti asuhan juga menjadi salah satu kewajiban kita.

Menyantuni yatim piatu, tidak hanya akan memberikan berkah. Doa yatim piatu adalah doa yang makbul.

Dalam kesempatan ini, tak lupa ia juga mengajak kepada semua pihak untuk tak henti terus bersyukur kepada Allah SWT, karena begitu banyak yang sudah dimiliki, begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada kita semua.

“Dengan banyak bersyukur, tidak hanya akan memberikan banyak berkah, tapi dengan banyak bersyukur dan saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan, akan menjauhkan kita dari bencana atau azab Allah SWT. Karena harus kita sadari, bahwa bencana atau azab bisa akibat dari perbuatan kita sendiri, ” pungkas Gubernur. * wa2n.



redaksiOctober 1, 20183min190
Rapat staf yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie

TANJUNG SELOR – Usai melantik beberapa pejabat struktural di lingkup Pemprov Kaltara, Senin 1/10/2018, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan rapat staf.

Salah satu bahasan penting pada rapat itu adalah, bagaimana sikap atas kejadian musibah gempa bumi dan tsunami di beberapa daerah di Sulawesi Tengah.

“Dalam kesempatan ini, saya memerintahkan untuk membentuk tim kecil guna menggalang bantuan, menyalurkan, membantu proses evakuasi hingga pendampingan pasca trauma korban bencana dari lingkup Pemprov Kaltara, ” himbau Gubernur.

Tim kecil itu nantinya akan dikoordinatori oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Asisten I Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara.

“Saya minta, tim ini dan siapa saja yang terlibat di dalamnya harus dimatangkan dalam sepekan ini. Matangkan juga jenis dan jumlah logistik serta relawan yang akan diberangkatkan ke lokasi bencana. Ini karena waktu dan penanggulangannya jangka panjang, ” ujarnya.

Tim bantuan kemanusian untuk Palu-Donggala Provinsi Kaltara itu sendiri, juga akan melibatkan jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tagana, Palang Merah Indonesia (PMI) dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, juga akan membentuk tim relawan yang beranggotakan sekitar 50 orang. Mereka nantinya akan membawa logistik bantuan dari Kaltara yang sekaligus memiliki sejumlah prioritas dalam menjalankan tugas kemanusiaan di Palu dan Donggala.

Sasaran utamanya, adalah ratusan pelajar dari sejumlah daerah di Kaltara yang menuntut ilmu di Palu, dan kini berada di titik pengungsian Pesantren Al-Khairaat.

Kita fokus terlebih dahulu untuk menolong warga Kaltara yang ada di lokasi bencana. Laporan BPBD Kaltara, ada sekitar 100 orang pelajar Kaltara berada di pengungsian. Meski kondisinya aman, tapi mereka kekurangan logistik berupa makanan dan air minum. Dan, mereka ada yang menyampaikan niatnya untuk dijemput pulang ke Kaltara.

Tim bantuan kemanusiaan dari Kaltara juga bakal membawa logistik sesuai kebutuhan korban bencana. Di antaranya, makanan instan dan air mineral dalam jumlah yang cukup. Termasuk membantu membuka dapur umum di lokasi.

Selain memberikan bantuan logistik, untuk menjemput pelajar Kaltara yang berada di pengungsian, saya juga memerintahkan tim untuk menyurati pihak Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) agar dapat mengakomodir pemulangan mereka menggunakan kapal milik TNI AL. Untuk biaya pemulangan, nanti akan dibantu Pemprov Kaltara melalui Biro Kesra (Kesejahteraan Rakyat).

Meski memprioritaskan logistik dan bantuan lainnya kepada masyarakat Kaltara yang berada di lokasi bencana, Gubernur juga meminta agar tim bantuan kemanusiaan untuk Palu-Donggala dari Kaltara ini tak melalaikan keberadaan para korban lainnya. * wa2n.



redaksiSeptember 19, 20183min210
Gubrnur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Saat Meninjau Prodak Lokal di Salah Satu Pasar di Daerah Perbatasan Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Alhamdulillah, sesuai informasi BI, peredaran mata uang Rupiah di wilayah perbatasan Kaltara makin mendominasi. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, siang kemarin.

Bila sebelumnya persentase penggunaan Rupiah dan Ringgit Malaysia di Sebatik, Nunukan, yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia antara 70 berbanding 30 persen, kini meningkat menjadi 78 berbanding 22 persen. Atau meningkat 8 persen sejak sekitar 2 tahun terakhir.

Peningkatan penggunaan mata uang rupiah di perbatasan ini, tidak terlepas dari beberapa program yang telah dilaksanakan pihak BI, melalui Kantor Perwakilan (KPw) BI Provinsi Kaltara. Seperti contoh, layanan kas keliling di perbatasan. Kas keliling ini, ada yang dalam kota dan luar kota. Untuk yang luar kota, tujuannya untuk menjangkau masyarakat Kaltara di luar wilayah Tarakan. Salah satunya di Sebatik, Nunukan.

“Kabarnya, walaupun harus menggunakan moda transportasi laut dan udara untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
KPw BI Provinsi Kaltara dengan dukungan pengamanan Mako Brimob Yon C Pelopor Tarakan, selama triwulan II 2018 telah melaksanakan kegiatan kas keliling luar kota, ” ungkap Gubernur.

Mengutip data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kaltara Agustus 2018 yang dirilis BI, layanan ini telah menjangkau daerah Sebatik (2 kali), Sebuku (1 kali), Seimanggaris (1 kali), Bunyu (3 kali), Mansalong (1 kali), dan Tana Tidung (2 kali).

Dalam menjangkau daerah 3 T (terpencil, terluar, tertinggal), untuk pertama kalinya pada triwulan II 2018 tim kas keliling KPw BI Kaltara melakukan peredaran uang Rupiah di daerah Sembakung, Kabupaten Nunukan.

Berdasarkan data pengelolaan uang rupiah KPw BI Kaltara periode triwulan II 2018, transaksi uang kartal yang terhimpun melalui kegiatan kas keliling luar kota sebesar Rp 6,94 miliar dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 kali.

Kegiatan kas keliling yang dilakukan oleh KPw BI Kaltara merupakan bentuk komitmen sebagai bank sentral yang mendapat amanat dalam mendistribusikan Uang Layak Edar (ULE) hingga daerah perbatasan.

Penguatan mata uang rupiah di wilayah perbatasan sangat penting. Selain berpengaruh pada perekonomian di wilayah Kaltara dan Indonesia pada umumnya, juga menjaga kedaulatan negara.

Di sisi lain, di samping gerakan cinta rupiah, penguatan mata uang rupiah perlu didukung juga dengan gerakan cinta produk dalam negeri. Karena tidak dipungkiri besarnya penggunaan mata uang Ringgit, karena masih sebagian kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan bergantung dengan negara tetangga, Malaysia.

” Berbagai upaya juga sudah kita lakukan. Di antaranya dengan memberikan subsidi ongkos angkut barang, juga mendirikan toko Indonesia di perbatasan, ” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. * wa2n.



redaksiSeptember 19, 20183min140
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (kanan),Ketika Bersalaman Dengan Sekjend DKN Letjend TNI Doni Monardo

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, berkesempatan menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas ( Ratas) optimalisasi diplomasi percepatan penyelesaian perbatasan darat RI-Malaysia di Kaltara dalam rangka ketahanan nasional, di Jakarta.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (DKN) ini, banyak membahas soal bagaimana upaya untuk percepatan penyelesaian masalah perbatasan. Utamanya yang ada di Kalimantan Utara (Kaltara).

Penyelesaian batas Indonesia-Malaysia menjadi prioritas perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kaltara sangat strategis. Baik dari sisi ekonomi, sosial maupun pertahanan dan keamanan.

Hadir dalam rapat kerja terbatas ini, ada dari Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI, Kemenkopolhukam, Kementerian Pertahanan dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Salah satu hal penting yang menjadi fokus pembahasan adalah mengenai OBP (outstanding boundary problem) atau daerah yang masih diklaim oleh dua negara. Di Kaltara ada 5 titik yang masuk dalam OPB. Yaitu, di Sebatik, Sei Sinapad, Sei Simantipal dan dua lagi di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan.

Melalui tim yang dibentuk oleh Dewan Pertahanan Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga terkaitnya, saat ini sedang melakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah batas negara tersebut.

“Atas arahan Bapak Presiden, diharapkan paling lambat 2020 penyelesaian batas negara sudah selesai. Bahkan bisa lebih dipercepat, ” kata Irianto.

Mendengar paparan dari beberapa lembaga dan Kementerian tadi, optimis penyelesaian batas negara, utamanya di Kaltara bisa secepatnya diselesaikan. Tentunya melalui kekuatan diplomasi dan didukung dengan data yang akurat. Termasuk dukungan dari masyarakat Indonesia yang ada di perbatasan.

“Mengenai dukungan masyarakat, utamanya masyarakat adat di Lumbis Ogong tidak diragukan lagi. Bahkan beberapa waktu lalu, para tokoh adat bertemu saya. Minta agar masalah perbatasan segera diselesaikan, ” tegas Gubernur.

Hal lainnya, juga dibahas soal pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Di mana, di Kaltara akan dibangun 2 PLBN dari lima yang kita usulkan. Yaitu di Sei Pancang, Sebatik dan Long Midang (Krayan).

Di sela-sela mengikuti rapat kerja terbatas tadi, Gubernur Kaltara juga menyempatkan untuk bertemu dengan Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Banyak hal di diskusikan dalam pertemuan yang cukup singkat tersebut. Utamanya mengenai wilayah perbatasan di Kaltara. * wa2n.



redaksiSeptember 19, 20181min240
Aurel Assheila Dewi, Atlet Renang Kaltara Yang Berlaga di O2SN Sumbang Medali Emas

TARAKAN – Alhamdulillah, kabar gembira datang dari kontingen Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kalimantan Utara yang sedang bertanding di Yogyakarta.

Salah satu atlet renang asal Kaltara, berhasil menyumbangkan medali emas di nomor 50 meter putri. Yaitu atas nama, Aurel Assheila Dewi, murid SDN 009 Tarakan.

“Atas nama pemerintah provinsi, saya ucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi untuk para atlet yang sedang berjuang untuk membawa nama harum Provinsi Kalimantan Utara, ” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. * wa2n.



redaksiSeptember 15, 20182min160
Tim Pemprov Kaltara Gelar Sidak Kesalah Satu SPBU di Tanjung Selor.

TANJUNG SELOR – Sesuai laporan yang disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Kepada Gubernur Dr H Irianto Lambrie, usai melakukan inspeksi di beberapa SPBU di Tanjung Selor, disimpulkan ada beberapa hal yang menyebabkan seringnya terjadi kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) di Tanjung Selor khususnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga di beberapa daerah lain di Kaltara.

Yaitu, pertama, kurang atau tidak lancarnya pendistribusian BBM dari Pertamina ke SPBU. Kedua, karena terlalu banyaknya oknum masyarakat yang menjadi pengetap (mengisi berulang-ulang). Dan yang ketiga, kurang tegasnya pengelola SPBU terhadap pembeli BBM.

Menyikapi hal ini, sekaligus mencari solusi, Gubernur memerintahkan untuk segera dilakukan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkaitnya. Seperti Pertamina, Elnusa (anak usaha Pertamina, selaku pihak yang mendistribusikan BBM), para pengusaha penyalur BBM, penegak hukum, serta pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara.

“Saya memang menginstruksikan kepada Dinas ESDM bersama tim pengawas dan pengendali BBM untuk melakukan inspeksi di lapangan, sekaligus mencari permasalahan kenapa bisa sampai terjadi kelangkaan BBM. Hingga menyebabkan terjadinya antrean panjang di SPBU, ” imbuh Irianto.

Sebelumnya, selaku Gubernur ia juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 500/40/B.Eko/GUB, tentang Pengawasan Distribusi BBM dan LPG Tabung 3 Kilogram.

Surat edaran tertanggal 11 Januari 2018 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Kaltara itu, menegaskan agar pemerintah daerah membentuk tim pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian BBM dan Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram di masing-masing kabupaten dan kota. * wa2n.



redaksiSeptember 15, 20183min190
Gubernur Kaltara di Daulat Jadi Pembicara di acara “The 10 GCF Task Force Annual Meeting 2018” yang dilangsungkan di San Fransisco USA.

SAN FRANSISCO – Kekayaan alam yang begitu besar, yaitu berupa hutan luas yang dimiliki Kalimantan Utara (Kaltara), membawa saya bisa hadir diundang di acara yang sangat penting ini.

Yakni di acara “The 10 GCF Task Force Annual Meeting 2018” yang dilangsungkan di San Fransisco, Amerika Serikat, saya hadir dengan para gubernur lainnya anggota Governor’s Climate and Forest (GCF) dari berbagai negara, untuk membahas perubahan iklim di dunia.

Tentang bagaimana mengelola, menjaga dan mempertahankan hutan terhadap profit sektor swasta dan pemerintah.

“Sebagai Gubernur Kaltara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas, sebagai heart of Borneo, saya ikut menjadi resmi anggota GCF sejak 2016, ” kata Irianto Lambrie.

Sebuah kehormatan, pada pertemuan itu Gubernur Irianto Lambrie diminta menjadi salah seorang pembicara atau panelis pada GCF Task Force 2018 Annual Meeting ini.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltara memaparkan tentang komitmen Kaltara dalam menjaga kelestarian lingkungan, utamanya hutan yang kita miliki.

GCF merupakan kolaborasi Gubernur 38 Negara Bagian/Provinsi di 10 Negara, yang bersifat independen, yang peduli terhadap masalah perubahan iklim dan kelestarian lingkungan, khususnya hutan tropis.

GCF bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional non pemerintah dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait upaya mencegah dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, khususnya hutan tropis.

Dengan bergabungnya menjadi anggota GCF, banyak keuntungan yang diperoleh. Di samping menjaga kelestarian hutan, provinsi anggota GCF juga mendapat suntikan dana dari berbagai lembaga dunia dan negara pendonor. Salah satunya dari Norwegia yang siap memberikan dana kepada anggota GCF yang hadir sebesar USD 11 juta (sekitar Rp 159,4 miliar, kurs Rp 14.500 per USD).

Di sela-sela kegiatan, Gubernur Irianto juga menyempatkan berdiskusi, dan foto bersama para gubernur lainnya dari beberapa negara. Di antaranya dengan Gubernur California, Mr. Jerry, Gubernur Caqueta- Colombia-Mr. Alvaro Pacheco Alvarez, Gubernur Kaltara-H. Irianto Lambrie, Gubernur San Martin-Peru, Mr. Victor Manuel Noriega Reategul, Gubernur California-USA, Mr. Jerry Brown, Gubernur Pastaza-Columbia, dari Kementerian Lingkungan Norwegia, Gubernur dari Brasilia dan Staf Gubernur California.

Kesempatan lain, Irianto diundang menjadi tamu kehormatan dan berdiskusi dengan Gubernur California, Mr. Jerry Brown. * wa2n.



redaksiSeptember 15, 20182min210
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (nomor dua dari kanan/depan) Bersama Para Gubernur Dari Mancs Negara Pada Pertemuan Gubernur Seluruh Dunia Di California Amerika Serikat

CALIFORNIA – Setelah sehari sebelumnya menghadiri GCF Task Force Annual Meeting, Hari ini, Rabu, 12 September 2018—waktu Amerika Serikat atau Kamis dini hari waktu di Indonesia, bersama Delegasi Indonesia lainnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menghadiri pertemuan Under2 Coalition di Hasting University of California.

Pertemuan itu juga dihadiri oleh 200 Gubernur dari Provinsi maupun Negara Bagian dari 38 Negara di Dunia. Suatu kehormatan dan kesempatan berharga bagi Gubernur Kaltara, diundang mengikuti Under 2 Coalition.

Dalam pertemuan itu, diantaranya membahas upaya mitigasi pemanasan global dan perubahan iklim serta berbagai aspek yang berpengaruh besar terhadap perubahan iklim dan lingkungan.

Menandai keikutsertaan Kaltara dalam Group Under2 Coalition, tadi telah kita tandatangani surat bukti kepesertaan dengan disaksikan oleh Gubernur California Mr Edmund Gerald Jerry Brown.

Under2 Coalition adalah koalisi negara-negara di dunia, yang konsen bergerak di bidang lingkungan. Dengan cakupan lebih besar dibanding GCF Task Force. Dengan masuknya dalam Under2 Coalition ini, menjadi satu langkah maju dan satu terobosan dalam membangun networking di tingkat global (internasional).

“Menjadi penghormatan bagi saya, selaku anggota baru langsung diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam forum yang dihadiri ratusan gubernur dari berbagai negara di Dunia itu, ” ujar Irianto Lambrie.

Pada pertemuan itu, ia juga menyampaikan, terkait upaya mengurangi dampak pemanasan global akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan serta bagaimana usaha dalam pengurangan emisi global.

Perlu diinformasikan, pertemuan GCF Task Force pada 2019 mendatang akan dilaksanakan di negara Columbia. Tahun berikutnya, 2020 pertemuan GCF akan diupayakan bisa digelar di Kaltara. Dengan mengandalkan program kearifan lokal Kayan Mentarang.

Keuntungan jika Kaltara menjadi tuan rumah, bisa mempromosikan tujuan distinasi wisata dan riset budaya dan alam hutan Kayan Mentarang pada tingkat internasional. Mengenai pendanaan, nanti akan dibiayai oleh GCF. * wa2n.



redaksiSeptember 15, 20182min210
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Saat Menyerahkan SK CPNS Secara Simbolis Tahun 2017 lalu

TANJUNG SELOR – Alhamdulillah, tahun ini Pemerintah Provinsi Kaltara mendapatkan alokasi kuota untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie mengatakan, sesuai laporan yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Syaiful Herman dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Ishak Satui, yang tadi melakukan rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten se Kaltara,

“Bahkan tak hanya Pemprov, empat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Kaltara juga mendapatkan alokasi. Secara keseluruhan untuk Kaltara kuotanya, sebanyak 1.397 formasi, ” ujar Gubernur.

Pemprov Kaltara mendapatkan alokasi terbanyak, yaitu 500 formasi. Dengan rincian, 275 formasi guru, tenaga kesehatan 175 formasi, dan tenaga teknis 50 formasi.

Sementara itu, kabupaten/kota, Pemkab Bulungan mendapatkan alokasi 216 formasi, Pemkab Nunukan 237 formasi, Pemkab Malinau 230 formasi dan Pemkab Tana Tidung 214 formasi. Di Kaltara, hanya Tarakan yang tahun ini belum mendapatkan formasi.

“Pengumuman resmi secepatnya akan kita sampaikan kepada masyarakat. Berikut juga, dengan teknis dan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2018 nanti, ” imbuh Irianto.

Saat ini, melalui BKD, masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), karena ada beberapa yang perlu penjelasan teknis. Seperti yang berkaitan dengan disabilitas dan peserta dari lulusan cumlaude.

“Saya mengimbau kepada anak-anak yang ingin mendaftar untuk mempersiapkan diri, ” ujarnya

Jangan terpengaruh dengan kabar-kabar yang sumbernya tidak jelas. Untuk penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Kaltara, informasi resmi hanya berasal dari Pemerintah Provinsi Kaltara. * wa2n.



redaksiSeptember 9, 20183min240

TANJUNG SELOR – Merujuk dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Kaltara yang dilakukan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara, perekonomian Kaltara pada triwulan IV atau akhir tahun 2018 nanti diperkirakan berada dalam kisaran 7,10 hingga 7,50 persen (yoy). Ini lebih baik dari sebelumnya.

Peningkatan ekonomi itu, dipacu oleh peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan dan konstruksi.

Khusus dari lapangan usaha pertambangan, komoditas batubara, kita optimis akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltara di triwulan IV 2018.

Selain sektor pertambangan yang tumbuh dengan baik, percepatan pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltara pada tahun ini.

Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah diperkirakan akan tetap tinggi pada triwulan IV 2018.

Beberapa proyek strategis baik dari pemerintah dan swasta, seperti pembangunan PLTA Kayan Tahap I, RSUD Tipe B Tanjung Selor dan RS Pertamina, serta jalan paralel perbatasan akan menopang pertumbuhan lapangan usaha konstruksi.

Tak itu saja, dari sisi pengeluaran, meningkatnya kinerja ekspor luar negeri dan investasi pada triwulan IV 2018, turut memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Kaltara.

Meningkatnya kinerja ekspor luar negeri sejalan dengan kenaikan kinerja lapangan usaha pertambangan, terutama pada komoditas batubara yang menguasai pangsa ekspor luar negeri Kaltara. Harga batubara internasional diperkirakan masih berada di level yang tinggi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dunia.

Di sisi lain, investasi juga diperkirakan tumbuh membaik yang didorong oleh peningkatan realisasi investasi bangunan dan non bangunan. Baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta terutama di akhir tahun sesuai pola historisnya.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang kita optimis akan kian tumbuh, Alhamdulillah, masih dari sisi ekonomi makro, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, mencatatkan neraca perdagangan Provinsi Kaltara pada Juli – awal September 2018 tetap menunjukan nilai yang positif (surplus).

Pada Juli 2018 neraca perdagangan ekspor-impor surplus sebesar USD 103,98 juta. Angka ini mengalami kenaikan dibanding neraca perdagangan pada Juni 2018 yang surplus sebesar USD 89,60 juta. Artinya, secara komulatif dari Januari-Juli 2018 neraca perdagangan Provinsi Kaltara tercatat surplus sebesar USD 598,94 juta atau setara Rp8,97 triliun (mengacu kurs tengah BI 6 per 9 : Rp14.981).

BPS mencatat, nilai ekspor pada Juli 2018 berupa barang non migas mencapai USD 108,48 juta atau mengalami kenaikan sebesar 16,12 persen dibandingkan dengan ekspor Juni 2018.

Bila dibandingkan dengan Juli 2017, nilai ekspor Kaltara Juli 2018
mengalami kenaikan sebesar 47,75 persen.

Dan, secara kumulatif nilai ekspor non migas periode Januari hingga Juli 2018 mencapai USD 646,03 juta atau naik 27,54 persen dibanding periode yang sama di 2017. * wa2n.