Suara Pembangunan

Gubernur Kaltara Diminta Mendesak Bupati KTT

0

TANJUNG SELOR – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia atau Indonesian Civil Service Comission (ICSC)  kembali menyurati Gubernur Kalimantan Utara, lantaran belum kunjung ditindaklanjutinya proses penindakan atas dugaan laporan pelanggaran disiplin 25 orang Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) tersebut.
Surat tertanggal 26 Juli 2016, dengan nomor surat B-1256/KASN/7/2016, sifat biasa dengan perihal Rekomendasi atas  Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Ditujukan oleh KASN langsung kepada Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, agar segera ditindaklanjuti dengan  baik.
Sesuai surat KASN yang ditujukan kepada Gubernur  Kalimantan Utara itu menyebutkan, sehubungan surat yang sudah dikirimkan KASN kepada Penjabat Bupati Tana Tidung  nomor B -133/KASN/I/2016, tentang rekomendasi atas dugaan pelanggaran disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur, sampai saat ini belum ada kemajuan tindaklanjutnya.
Oleh sebab itu, KASN menginstruksikan   kepada Gubernur Kaltara, untuk mendesak Bupati Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap 25 (Dua Puluh Lima) pegawai. Sebagaimana terlampir yang diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS. Dengan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
Pada point dua surat tersebut menjelaskan, dalm hal langkah diatas tidak dapat berjalan secara epektif, maka hendaknya saudara mengambil langkah penegakan disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Surat tersebut dikirimkan oleh KASN Republik Indonesia itu, beralamat di Jalan Letjend MT Haryono Kav 52 – 53, Pancoran Jakarta 12770. Telp/Faks (021) 7972098.
KASN juga memberi tembusan surat tersebut kepada Mendagri RI,  Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarmasin.  Dan ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi.*Rie.

print