Suara Pembangunan

50.000 Ha Disiapkan Untuk Penempatan TNI di Kaltara

0

Gubernur Berharap Bisa Ikut Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

TANJUNG SELOR, lintasbenuanta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), menyiapkan lahan seluas kurang lebih 50.000 hektare (Ha) untuk rencana penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kaltara. Sekitar 26.000 ha berlokasi di daerah  perbatasan. Sementara 24.000 ha di lokasi-lokasi strategis nasional dan kawasan objek vital.  Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, menindaklanjuti rencana pemerintah melalui Kementrian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menempatkan TNI di wilayah perbatasan, pihak Pemprov Kaltara mulai menyiapkan lahan.

Sesuai keinginan pihak Kemenko Polhukam, kata Irianto, lahan yang akan disiapkan seluas 50.000 hektare. Meliputi 26.000 ha di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan 24.000 ha-nya meliputi wilayah strategis nasional, serta daerah-daerah objek vital lainnya di Kaltara. “Jadi 50.000 hektare yang diinginkan itu, bukan satu hamparan. Melainkan tersebar di sejumlah titik di sepanjang perbatasan, dan wilayah strategis nasional. Seperti di areal KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), sekitar lokasi PLTA, Delta Kayan. Termasuk di daerah pesisir,” jelas Irianto.

Gubernur meminta penyiapan lahan secepatnya dilakukan. Dirinya pun telah menginstruksikan jajarannya melalui SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait untuk segera menyusun, dan menyiapkan daerah-daerah yang akan diipergunakan untuk rencana penempatan TNI ini. Termasuk juga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara.

“Ini nanti ada kaitannya dengan RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), seperti soal apakah wilayah itu masuk dalam KBK atau KBNK. Namun karena ini untuk kepentingan pertahanan nasional, saya yakin pihak kementrian-kementrian terkaitnya akan mendukung,” ujarnya.

Masih dalam kaitannya dengan rencana penempatan Pangkalan TNI di wilayah perbatasan (Kaltara), hari ini dijadwalkan Gubernur didampingi beberapa SKPD  terkaitnya, melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Kopolhukam Wiranto di Jakarta. Beberapa hal bakal dipaparkan gubernur dalam pertemuan ini, termasuk mengenai kesiapan lahan yang akan diperuntukkan.

Kembali disampaikan Irianto, Menko Polhukam Wiranto telah menegaskan, bahwa daerah perbatasan perlu infrastruktur pertahanan yang memadai termasuk sumber dayanya. Salah satunya dengan penempatan semacam pangkalan militer di perbatasan (Kaltara).

Pemprov Kaltara, yang wilayahnya akan ditempati untuk pangkalan militer tersebut, diminta untuk menyiapkan lahan. Luas yang diminta dan direkomendasikan bukan dalam satu hamparan atau sebidang. Namun tersebar di sepanjang garis-garis batas dua negara, Indonesia-Malaysia. Seperti di antaranya, Tulin Onsoi, Lembudu, Seimanggaris dan masih banyak lagi. Selain itu, juga di beberapa wilayah strategis nasional yang ada di Kaltara.

“Pemprov hanya merekomendasikan lahan. Nanti mengenai pembebasannya menggunakan anggaran pertahanan dari APBN,” ujarnya. Perihal sarana dan prasarana yang dibangun, masih belum secara rinci dibeberkan. Karena perencanaan semua dari Kemenko Polhukam.

Kawasan perbatasan negara memang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Daerah, kata Irianto, akan memberi dukungan agar proyeksi yang ditetapkan bisa segera direalisasikan. Pembangunan infrastruktur pertahanan ini, diharapkan pula bisa memacu pertumbuhan ekonomi di garis batas. Apalagi keberadaan anggota TNI di sana, juga lebih mengakselerasi perekonomian perbatasan ke arah yang semakin positif.

“Rencananya TNI akan banyak ditempatkan di perbatasan. Pak Wiranto mengatakan, anggota TNI sudah banyak sekali di Jawa, sehingga perlu penempatan khusus untuk menguatkan perbatasan baik dari sisi perhanan maupun ekonomi,” ujar Irianto belum lama ini.

Keberadaan TNI di perbatasan nanti, diharapkan juga mampu menumbuhkan sektor potensial lainnya seperti pertanian, pembangunan infrastruktur dasar warga, termasuk pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga. “Yang tidak kalah penting adalah menjaga kedaulatan NKRI dari gangguan pihak asing termasuk memblokade masuknya narkoba ke dalam negeri,” ujarnya. (humasprov)

print