Suara Pembangunan

Ini Dia 12 Titik Penyebaran TNI di Kaltara

gubernur kaltara irianto lambrie

0

JAKARTA – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI merespons usulan Pemprov Kaltara, terkait penyiapan lahan untuk rencana gelar atau penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di perbatasan. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengatakan, Kemenko Polhukam akan melakukan penyesuaian usulan tersebut agar persiapannya lebih matang.

Dalam paparan di hadapan Mendagri, Menko Polhukam dan Menteri ATR-BPN, Irianto mengatakan Kaltara sudah siap. Tinggal menunggu verifikasi usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebab, terdapat beberapa titik lokasi yang telah diusulkan sesuai dengan alasan dan luas lahan yang dibutuhkan.

“Sebelum masuk ke meja Presiden RI, tentu akan ada evaluasi dari pemerintah pusat untuk menentukan wilayah mana saja yang menjadi prioritas,” jelas Irianto usai memberikan paparan di Ruang Nakula, Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (14/2).

Irianto optimistis usulan Kaltara akan menjadi prioritas, sebab, letak geografisnya yang sangat strategis dengan negara tetangga. Di samping itu, pendistribusian TNI ke perbatasan memiliki nilai positif untuk Kaltara.

“Bahkan Menkpolhukam juga berencana membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk memantapkan rencana tersebut. Setelah itu akan dilakukan rapat pimpinan (rapim) yang dipimpin langsung oleh Kemenkopolhukam sebelum disampaikan kepada Presiden RI,” jelas Irianto.

Selain Kaltara, provinsi lain yang berbatasan langsung dengan negara lain juga diundang dalam pertemuan kemarin. Di antaranya, Riau, Kepulauan Riau (Kepri) serta Maluku. Dari beberapa provinsi yang hadir, hanya dari Kaltara yang telah lengkap membawa data-data soal kesiapan mendukung rencana penempatan TNI di perbatasan tersebut.

Sementara itu, sesuai keinginan pihak Kemenko Polhukam, dikata Irianto, Pemprov  akan segera menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare. Meliputi 26.000 ha di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan 24.000 ha-nya meliputi wilayah strategis nasional, serta daerah-daerah objek vital lainnya di Kaltara.

“Jadi 50.000 hektare yang diinginkan itu, bukan satu hamparan. Melainkan tersebar di sejumlah titik di sepanjang perbatasan, dan wilayah strategis nasional. Seperti di areal KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), sekitar lokasi PLTA, Delta Kayan. Termasuk di daerah pesisir,” jelas Irianto. Sedikitnya ada 12 titik yang diproyeksikan untuk menjadi titik penyebaran pasukan TNI di wilayah Kaltara. (liat data tabel)

Selain untuk memperkuat perbatasan negara dari segi keamanan, program tersebut juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. Sebab, lokasi yang diusulkan di Kaltara, terdapat lokasi transmigrasi yang secara langsung bisa memberikan dampak positif bagi perekonimian masyarakat. “Dengan demikian, wilayah tersebut akan menjadi daerah baru sehingga penduduk di Kaltara akan lebih merata,” ungkapnya.

Gubernur meminta penyiapan lahan secepatnya dilakukan. Ia pun telah menginstruksikan jajarannya melalui SKPD-SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait untuk segera menyusun, dan menyiapkan daerah-daerah yang akan dipergunakan untuk rencana penempatan TNI ini. Termasuk juga kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara.

Pemprov Kaltara, yang wilayahnya akan ditempati untuk pangkalan militer tersebut, diminta untuk menyiapkan lahan. Luas yang diminta dan direkomendasikan bukan dalam satu hamparan atau sebidang. Namun tersebar di sepanjang garis-garis batas dua negara, Indonesia-Malaysia. Seperti di antaranya, Tulin Onsoi, Lembudu, Seimanggaris dan masih banyak lagi. Selain itu, juga di beberapa wilayah strategis nasional yang ada di Kaltara.

“Pemprov hanya merekomendasikan lahan. Nanti mengenai pembebasannya menggunakan anggaran pertahanan dari APBN,” ujarnya. Perihal sarana dan prasarana yang dibangun, masih belum secara rinci dibeberkan. Karena perencanaan semua dari Kemenko Polhukam.

Kawasan perbatasan negara memang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Daerah, kata Irianto, akan memberi dukungan agar proyeksi yang ditetapkan bisa segera direalisasikan. Pembangunan infrastruktur pertahanan ini, diharapkan pula bisa memacu pertumbuhan ekonomi di garis batas. Apalagi keberadaan anggota TNI di sana, juga lebih mengakselerasi perekonomian perbatasan ke arah yang semakin positif.
“Rencananya TNI akan banyak ditempatkan di perbatasan. Pak Wiranto mengatakan, anggota TNI sudah banyak sekali di Jawa, sehingga perlu penempatan khusus untuk menguatkan perbatasan baik dari sisi perhanan maupun ekonomi,” ujar Irianto. (humasprov)

print