Suara Pembangunan

Irianto Lambrie Instruksikan Pelayanan Perijinan Dipercepat

0

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengurusi masalah perijinan, memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta sesuai aturan yang berlaku. Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan tersebut, adalah dengan mengubah status dari badan menjadi dinas. Yaitu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“SKPD yang menangani masalah perijinan dan penanaman modal dulu masih berupa badan, sekarang sudah menjadi dinas. Tentu ini akan mengubah kewenangannya,” kata Gubernur yang ditemui usai melakukan rapat koordinasi terkait perijinan dan pelayanan satu pintu di Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (11/02).

Irianto mengatakan, perubahan status SKPD tersebut bertujuan untuk mempercepat pelayanan. Namun sesuai aturan harus ada dasar hukumnya terlebih dahulu, agar SKPD tersebut bisa mengeluarkan dokumen-dokumen perijinan. Salah satunya berupa Peraturan Gubernur (Pergub). “Saya sudah instruksikan agar segera dibuat draft Pergubnya. Dalam waktu 2 minggu ini Insya Allah sudah keluar,” ujarnya. Sambil menunggu keluarnya Pergub, lanjut Irianto, proses perijinan sementara dikeluarkan langsung oleh gubernur.

Meski diberikan kewenangan penuh untuk bisa mengeluarkan perijinan, Irianto menegaskan, semua proses perijinan tetap harus dikoordinasikan. Yaitu melalui asisten II maupun dengan Sekretaris Provinsi (Sekprov). Hal ini penting, karena jangan sampai ada perijinan yang diterbitkan tanpa sepengetahuan gubernur.  “Tujuan mengubah badan menjadi dinas ini, untuk percepatan. Jangan malah jadi lambat nanti. Yang biasanya sama gubernur bisa 1 hari dua hari selesai. Nanti bisa berminggu-minggu bahkan berbulan. Jangan sampai itu,” kata Gubernur.

Irianto mengungkapkan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian di DPMPTSP Kaltara. Di antaranya mengenai penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di SKPD tersebut. Irianto meminta agar staf DPMPTSP belajar teknis soal perijinan. “Bahkan kalau perlu ada staf yang dimagangkan di Jawa Timur,” tandasnya.

Selain meningkatkan kemampuan, jumlah tenaga PNS atau aparatur sipil negara (ASN) di DPMPTSP juga perlu ditambah. Menurut Irianto, staf PNS di dinas tersebut dirasa masih kurang. “Untuk melengkapi staf PNS, saya minta untuk segera melapor ke Sekda (Sekprov). Saya pikir untuk pemindahan tenaga staf pelaksana tidak begitu sulit. Bisa digeser nanti dari SKPD lain” kata Irianto.

Kepada staf maupun pejabat yang ditempatkan di dinas ini, Irianto menegaskan, agar dipilih yang benar-benar berintegritas tinggi. Karena instansi ini berurusan dengan perijinan, yang rentan terjadinya penyimpangan. “Harus berintegritas tinggi, dan tidak mudah tergoda untuk menyalahgunakan kewenangan. Itu sangat penting,” tegasnya.

Dalam hal pelayanan, dikatakan Irianto, DPMPTSP harus kreatif dalam memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pengurusan. Terutama dalam hal perijinan. Salah satunya, dengan sistem online. Berdasarkan infrmasi dari Kepala DPMPTSP Kaltara Johan Johor Mulyadi, kata Irianto, tahun ini telah dibuat website khusus DPMPTSP. Website ini akan mempermudah bagi setiap perusahaan yang telah menanam modalnya di Kaltara.

Selain itu, fitur registrasi online tersebut tak hanya dilakukan melalui komputer dalam memproses izinnya. Namun, dengan menggunakan telepon seluler (gadget) mereka dapat mengaksesnya.  “Tinggal mereka scan dokumen sesuai persyaratannya. Setelah itu, dibuka situsnya yaitu www.dpmptsp.kaltara@co.id. Registrasi nama orangnya, lalu kemudian mengisi formulirnya. Kalau sudah lengkap, nanti akan di informasikan melalui email atau whatsapp,” ungkapnya.

Begitu dinyatakan lengkap, imbuh Irianto, pihak perusahaan segera dipanggil untuk dilakukan verifikasi dan wawancara terkait, apakah dokumen benar-benar asli atau tidak. “Jika dokumen yang disyaratkan benar, tentu diproses. Lalu kemudian diteruskan ke instansi terkait. Misalnya ke Perikanan, perhubungan dan lainnya,” jelas Johan menambahkan.

Kelebihan dari sistem online ini, kata Johan, semua pihak baik pemohon maupun instansi terkait bisa memantau proses perizinan tersebut. “Nah jika, berkasnya terhambat di SKPD terkait pemohon bisa langsung klarifikasi agar segera di percepat,” ungkapnya.

Irianto menambahkan, tak hanya melayani pengurusan perizinan, DPMPTSP sekaligus juga berfungsi mempromosikan investasi di Kaltara. “”Makanya kita pilih kepala dinasnya yang pandai berkomunikasi, pintar berbahasa asing. Karena kita tidak hanya mempromosikan investasi Kaltara di dalam negeri saja, tapi ke negara-negara lain di dunia,” tambah Irianto. (humasprov)

print