Suara Pembangunan

Kaltara Dapat Rp 3,17 Triliun, Rp 1,1 T untuk Jalan Paralel ke Perbatasan

0

TANJUNG SELOR – Sebagai daerah perbatasan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali akan mendapatkan sokongan dana dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan pada 2018 diproyeksikan alokasi anggaran perbatasan untuk Kaltara meningkat dibanding tahun ini.

Kaltara, menurut Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie, akan  kebagian alokasi anggaran sebesar Rp 3,17 triliun pada 2018. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun ini, di mana Kaltara mendapatkan alokasi Rp 1,3 triliun.

Irianto menjelaskan, secara nasional alokasi dana pembangunan perbatasan pada 2018 mencapai Rp 28,5 triliun. Angka ini diketahui meningkat signifikan jika dibandingkan dengan alokasi 2017 yang besarannya hanya Rp 19,5 triliun. Papua menjadi provinsi dengan alokasi dana tertinggi yang digelontorkan pusat. Jumlahnya mencapai Rp 5,4 triliun.

Irianto mengungkapkan telah mengusulkan beberapa proyek pembangunan perbatasan yang penting bagi kemajuan kondisi sosial ekonomi di batas negara. “Kami sudah mengusulkan penambahan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) kepada pemerintah,” kata Irianto.

Usulan PLBN di Kaltara, disampaikan Irianto, ada di tiga titik. Yaitu Long Midang, Seimanggaris, dan Sebatik. Ketiga lokasi ini dianggap strategis dibangun PLBN. Tujuannya memperlancar arus lintas batas negara, termasuk menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat.

Hanya saja, jika melihat Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (Perka BNPP) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018, bentuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah dibagi per kementerian. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) misalnya akan membangun 1 unit kantor desa di Bahau Hulu, Kabupaten Malinau. Lalu 18 unit kantor desa yang terbagi 6 unit di Lumbis Ogong, 4 unit di Krayan Selatan, dan 8 unit di Tulin Onsoi (Nunukan).

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun jalan paralel perbatasan sepanjang 127,58 kilometer dengan anggaran senilai Rp 1,14 triliun. Di Malinau, kementerian ini juga membangun 10 unit rumah sederhana bagi penduduk miskin di Long Apung, 8 unit rumah sosial bagi masyarakat tidak mampu di Lidung Payau, 25 unit rumah layak huni di Kecamatan Kayan Hilir, dan jaringan air bersih di Data Dian tahap III.

Kemudian di Kabupaten Nunukan, akan dibangun 300 unit rumah khusus yang tersebar di Lumbis Ogong, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Krayan, Krayan Selatan, Seimanggaris, dan Tulin Onsoi. “Sebatik Utara akan dibangun 30 unit pembangunan sarana air bersih,” tambah Irianto.

Untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, Kementerian Pertahanan akan melakukan peningkatan atau pembangunan fasilitas, sarana dan prasarana matra udara Pangkalan Udara (Lanud) Tarakan. Mencakup pula pembangunan sarana dan prasarana kesejahteraan personel matra udara Lanud Tarakan.

Peningkatan Bandar Udara (Bandara) Malinau akan diurusi oleh Kementerian Perhubungan dengan alokasi dana Rp 41,7 miliar. Di perhubungan darat, akan dilakukan pengadaan sekaligus pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional ruas Sekatak Buji (Bulungan)-Malinau. Kementerian ini juga mengucurkan Rp 99,6 miliar bagi peningkatan Bandara Nunukan, termasuk subsidi pengoperasian kapal pada penyeberangan perintis Tarakan-Nunukan, Nunukan-Sebatik, Nunukan-Seimanggaris.(humas)

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERDASARKAN PERKA BNPP NOMOR 3 TAHUN 2017

Kementerian PUPR sebesar Rp 1,27 T terdiri dari :
Jalan Paralel Perbatasan 127.58 Km dengan alokasi Rp 1,14 T yang bersumber dari APBN
Kabupaten Malinau 13,5 M, diantaranya :

– Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Penduduk Miskin Long Ampung 10 Unit sebesar Rp 1 miliar dari APBN.

– Pembangunan Rumah Sosial Bagi Masyarakat Tidak Mampu Lidung Payau 8 Unit sebesar Rp 1 miliar dari APBN

– Pembangunan 25 Unit Rumah Layak Huni Kecamatan Kayan Hilir, sebesar Rp 3 miliar dari APBN

– Pembangunan 40 Unit Perumahan Layak Huni sebesar Rp 6 miliar dari APBN

– Pembangunan 1 Paket Jaringan Air Bersih Data Dian Tahap III, sebesar Rp 2,5 miliar dari APBN

Kabupaten Nunukan Sebesar Rp 112,5 miliar terdiri dari :

– Pembangunan Rumah Khusus 60 Unit  di Lumbis Ogong sebesar Rp 9 miliar (APBN)

– Pembangunan Rumah Khusus 30 Unit di Sebatik Tengah Rp 4,5 miliar (APBN)

– Pembangunan Rumah Khusus 30 Unit Sebatik Timur Rp 4,5miliar  (APBN)

– Pembangunan rumah khusus 50 Unit di Krayan Selatan Rp 7,5 miliar (APBN)

– Pembangunan rumah khusus 50 Unit di Krayan Rp 7,5 miliar (APBN)

– Pembangunan rumah khusus 30 Unit di Seimanggaris Rp 4,5 (APBN)

– Pembangunan rumah khusus 30 Unit di Tulin Onsoi Rp 4,5 (APBN)

– Pembangunan Rumah Khusus 10 Unit di PKSN Nunukan Rp 1,5 miliar (APBN)

– Pembangunan Rumah Khusus 10 Unit di PKSN Nunukan Rp 1,5 miliar (APBN)

– Pembangunan sarana air bersih dari sumur bor/air bawah tanah di 15 Desa 15 Paket di Lumbis Ogong Rp 22,5 miliar (APBN)

– Pembangunan sarana air bersih 30 Unit di Sebatik Utara Rp 45 miliar (APBN)

Kementerian Pertahanan sebesar Rp 67,3 miliar terdiri dari ;
Peningkatan/Pemb. Fas/Sarpras Matra Udara Lanud Tarakan 1 Paket sebesar Rp 59,5 miliar (APBN)
Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Pers Matra Udara Lanud Tarakan 1 Paket sebesar Rp 7,8 (APBN)

print