Percepatan Pengembangan KIPI, Kemenko Maritim Bentuk Tim Khusus

0 18

JAKARTA – Upaya percepatan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Gedung Kementerian Koordinator (Menko) Kemaritiman RI di Jl MH Thamrin Jakarta Pusat, Senin (17/07) kemarin dilakukan rapat koordinasi (Rakor) mengenai Pengembangan Kawasan Industri di Kalimantan Utara. Rapat dipimpin langsung oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarti, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Thomas T Lembong dan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardoyo.

Gubernur yang diberi kesempatan memaparkan mengenai kawasan industry di Kaltara, yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasonal (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi menuturkan, beberapa program di Kaltara telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Termasuk salah satunya KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Bahkan kawasan ini, sebutnya, telah menjadi salah satu proyek strategis nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. “Pemerintah daerah sudah melakukan beberapa langkah awal. Seperti membuat rencana induk atau masterplan, menetapkan kawasan industry berdasar Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), serta menyusun studi-studi teknis mengenai KIPI. Melalui APBD Provinsi dan ABPN, kita membangun infrastruktur jalan yang kami targetkan dalam tiga tahun ke depan sudah selesai,” ungkapnya.

Selain pembangunan kawasan industry, papar gubernur, juga mulai dibangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai pendukung untuk kawasan industry.

Disebutkan, ada beberapa investor yang akan membangun PLTA di Kaltara. Di antaranya ada Kayan Hydro Energy (KHE) yang akan membangun PLTA di Sungai Kayan Bulungan dengan kapasitas 9000 megawatt (MW). Tahap pertama yang rencananya dimulai tahun ini, ditarget bisa menghasilkan 900 MW. “Sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan,” kata Irianto. Selain KHE ada juga Hyundai Motor Group dari Korea Selatan dan Serawak Energy  Berhad yang akan membangun PLTA di Malinau.

Lebih lanjut, gubernur yang ditemui usai pertemuan mengatakan, selain PLTA, Kaltara juga memiliki potensi lain untuk menjadi sumber energy. Seperti di antaranya PLTU. Hasil SDA berupa batubara yang banyak di Kaltara diyakini bisa memenuhi untuk kebutuhan PLTU. Kemudian ada PLTG, dengan memanfaatkan potensi gas yang sangat besar di Kaltara.

Terkait dengan kawasan industry, Irianto menuturkan, dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh kesepakatan perlunya ada perencanaan nasional yang terintegrasi. Kemudian harus ada kebijakan nasional yang sifatnya saling melengkapi dan kebijakan yang tidak berubah-ubah. “Kebijakan-kebijakan dimaksud, antara lain, bidang fiskal, seperti pajak dan lain-lain. Kemudian perlu juga adanya kebijakan secara nasional, dam regulasi-regulasi yang menghambat harus direview lagi,” ujarnya. Begitu pula soal perijinan, Irianto minta ada kemudahan-kemudahan perijinan, dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk percepatan kawasan industri ini, lanjutnya, pemerintah dengan koordinator Kemenko Kemaritiman akan membentuk tim yang menangani secara teknis percepatan kawasan industri tersebut. “Tim ini akan melibatkan dari beberapa kementerian terkait, termasuk dari daerah. Saya sudah tugaskan kepada Kepala OPD terkait, seperti PU, perijinan, Bappeda untuk selalu berkoordinasi dengan tim tersebut,” ujar Iranto.

Sementara Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan di akhir rapat menyimpulkan, percepatan pengembangan kawasan industry ini merupakan arahan langsung dari presiden. Dirinya yang ditunjuk sebagai ketua percepatan investasi Tiongkok ke Indonesia menegaskan, ingin program ini benar-benar terealisasi secepatnya.

“Yang jelas saya minta ini dilakukan secara terintegrasi. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri, saya yakin akan sulit terwujud. Sebaliknya jika terintegrasi akan cepat terwujud,” tegasnya.

Luhut meyakini, bila rencana investasi ini terealisasi maka berbagai isu pembangunan dan perekonomian di Kaltara dapat segera terselesaikan. Seperti, isu lapangan kerja serta sentra ekonomi. “Kaltara akan menjadi sentra ekonomi baru, karena ada listrik, kemudian industri smelter, dan pelabuhan internasional. Jadi semua akan dibangun secara terintegrasi,” ujarnya.

Kebijakan pembangunan investasi terintegrasi, menurut Luhut, disamping pembangunan industri, penyediaan infrastruktur pendukungnya pun akan berjalan seiringan. “Kita juga akan menindaklanjuti pembangunan pelabuhan, lapangan terbang dan lainnya. Semua program ini akan dilakukan terintegrasi,” urai Luhut.

Kaltara sebutnya menjadi prioritas, karena merupakan salah satu dari tiga Mega proyek pertama yang telah disepakati dalam kerja sama bilateral antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Tiongkok (China) Xing Jiping dalam pertemuan di China beberapa waktu lalu.

Ketiga mega proyek tersebut, antara lain proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri, dan pariwisata di Sumatera Utara antara lain fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung dan akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga.

Selain itu, Presiden juga menawarkan kesempatan investasi di Sulawesi Utara yang akan meningkatkan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo melalui akses jalan, jalur kereta api dan pelabuhan serta bandara. Untuk Kaltara, Presiden menawarkan investasi proyek energi dan pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

“Akan ada tim yang nanti di bawah koordinasi deputi Menko Kemaritiman. Saya juga ada laporan berkala setiap dua minggu sekali untuk dievaluasi,” kata Luhut lagi. (humas)

print
Leave a comment