Suara Pembangunan

Wujudkan Perbatasan Jadi Halaman Depan NKRI

0

JAKARTA – Perbatasan menjadi sektor strategis pemerintah pusat saat ini. Dengan visi nawacita membangun Indonesia dari pinggiran, gelora optimisme membangun dari wilayah terpinggir dan terisolir di Kaltara akan terwujud. Setidaknya, terdapat beberapa aspek yang harus dibangun, menurut Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie agar wilayah perbatasan benar-benar menjadi halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Gubernur menyebut, persoalan keamanan menjadi salah satu prioritas yang harus dibangun. Sebab, sisi keamanan di wilayah perbatasan tergolong lemah, hal ini berkaibat pada banyaknya barang ilegal yang masuk ke Indonesia, tanpa terkecuali narkoba.

Karena itu, Irianto pun menyarankan agar di wilayah perbatasan mendapatkan bantuan teknologi atau Global Positioning System (GPS) yang di pasang di tiap titik perbatasan untuk memantau pergerakan orang dan barang yang masuk di wilayah Kaltara melalui satelit. “Ini adalah masukan kepada pemerintah pusat, karena wilayah perbatasan negara merupakan tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

“Di Malaysia, gelar pasukannya ada di perbatasan. Karena itu, TNI (Tentara Nasional Indonesia) kita juga harus ada didistribusikan ke perbatasan,” ujar Irianto. Gubernur pun menyambut baik dengan adanya ide dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk mendistribusikan TNI ke wilayah perbatasan. Sebab jumlah personel yang berjaga di perbatasan sangat terbatas.

Irianto juga menilai, jika ide tersebut disetujui oleh Presiden RI Joko Widodo, maka pendistribusian TNI ke wilayah perbatasan juga akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Bahkan saat rapat koordinasi di Kemenko Polhukam beberapa waktu lalu, Gubernur optimistis usulan Kaltara akan menjadi prioritas, sebab, letak geografisnya yang sangat strategis dengan negara tetangga. Di samping itu, pendistribusian TNI ke perbatasan memiliki nilai positif untuk Kaltara.

Untuk diketahui, Kemenko Polhukam meminta Kaltara untuk menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare. Meliputi 26.000 ha di sejumlah lokasi di sepanjang perbatasan RI-Malaysia. Sedangkan 24.000 ha-nya meliputi wilayah strategis nasional, serta daerah-daerah objek vital lainnya di Kaltara.

“Jadi 50.000 hektare yang diinginkan itu, bukan satu hamparan. Melainkan tersebar di sejumlah titik di sepanjang perbatasan, dan wilayah strategis nasional. Seperti di areal KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional), sekitar lokasi PLTA, Delta Kayan. Termasuk di daerah pesisir,” jelas Irianto.

Selain untuk memperkuat perbatasan negara dari segi keamanan, program tersebut juga dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat. Sebab, lokasi yang diusulkan di Kaltara, terdapat lokasi transmigrasi yang secara langsung bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. “Dengan demikian, wilayah tersebut akan menjadi daerah baru sehingga penduduk di Kaltara akan lebih merata,” ungkapnya.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah, pembangunan sarana transportasi baik darat, sungai/laut, maupun udara. Untuk sektor darat, saat ini Pemprov Kaltara tengah membangun jalan dan jembatan agar akses transportasi darat mudah dilewati. Sedangkan untuk angkutan sungai/laut, akan dibangun pelabuhan yang representatif untuk masyarakat. “Untuk transportasi udara, pengembangan sarana bandar udara (bandara) yang ada di Kaltara terus kita lakukan. Sedangkan untuk penerbangan ke perbatasan, bulan ini segera beroperasi,” jelasnya.

Gubernur menilai, pemerintah pusat berkomitmen bersinergi dengan pemerintah daerah. Tentu menjadikan perbatasan sebagai halaman depan negara tidak sulit dilakukan. “Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mewujudkannya, sehingga kita perlu bersinergi terus agar beranda depan negara dapat terealisasi,” tuntasnya. (humasprov)

print