Gubernur Kaltara Apresiasi Kinerja BPK

  15 Feb 2019

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie (baju putih) Bersama Ketua BPK RI Perwakilan Kaltara.

TARAKAN, Gubernur Dr H Irianto Lambrie bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Biro di lingkup Pemprov Kaltara, pagi kemarin, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim terhadap LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2018.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Irianto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara yang kini sedang bekerja melakukan audit terhadap neraca keuangan Pemprov Kaltara, dalam hal ini anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2018.

Dalam prosesnya, ia juga telah menerbitkan surat edaran kepada kepala OPD untuk tidak keluar daerah selama proses pemeriksaan selama 35 hari (terhitung dari 6 Februari – 12 Maret 2019) dapat berjalan lancar.

“Saya juga meminta agar kepala OPD ju/untuk menyiapkan dokumen pendukung pemeriksaan yang akan dilakukan, ” kata Irianto.

Tujuan dari pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi Kalimantan Utara 2018, ada tiga meliputi mendukung perencanaan pemeriksaan LKPD TA 2018, yaitu pemutakhiran pemahaman entitas, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan resiko sebagai dasar merancang strategi dan cakupan pemeriksaan pada Pemeriksaan Terinci serta penetapan perencanaan materialitas (Planning Materiality).

Yang kedua melakukan pengujian pengendalian dan subtanstif terbatas atas akun Kas Pendapatan, Belanja Modal dan KDP, Aset Tetap dan Penyusutannya, Belanja Barang dan Jasa, saldo Persediaan 31 Desember 2018 serta Belanja Pegawai.

Yang ketiga adalah untuk menyusun program Pemeriksaan Terinci LKPD TA 2018.

Di sela-sela mengikuti pertemuan tersebut, Gubernur Irianto juga mendapat informasi baru saja dilakukan pelantikan saudara Dony Fitriandy S.T. M.T sebagai Kepala Balai Prasarana Permukiman Ditjen Cipta Karya Propinsi Kalimantan Utara.

Dimana Dony sebagai Kepala Balai yang pertama. Karena sebelumnya jabatan tersebut belum ada. Keberadaan Balai ini membawa hal positif. Karena penanganan masalah prasarana permukiman di Kaltara akan lebih cepat, karena balai adalah perpanjangan langsung dari kementerian PUPR.

Di samping itu juga dapat dibangun sinergitas perencanaan dan program dengan unsur terkait. * wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *