Komisi II DPR RI Kunjungi Kaltara

  15 Feb 2019

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Menyerahkan Cendramata Kepada Anggota Komisi II DPR RI.

TARAKAN – Kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR RI ke Kota Tarakan, kemarin disambut langsung oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

“Selamat datang di Kalimantan Utara, kepada rombongan anggota Komisi II DPR RI di Kota Tarakan, ” ujar Gubernur Kaltara disela menyambut kedatangan rombongan tersebut.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ibu Nihayatul Wafiroh, bersama mitra kerja dari lembaga pemerintah, maupun non pemerintah yang terkait. Di antaranya Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan lainnya.

Termasuk juga perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubungan Hukum Keagrariaan, Bapak Djamaluddin.

Dalam kesempatan berharga ini, Gubernur Irianto menyampaikan beberapa persoalan di Kaltara, dengan harapan bisa mendapatkan dukungan pemerintah pusat, melalui DPR RI. Di antaranya, mengenai aksesibilitas wilayah, pendidikan, dan juga penanggulangan kemiskinan.

Untuk persoalan aksesibilitas, masalah ini masih terus dilakukan upaya penyelesaiannya. Mengingat, wilayah Kaltara memiliki topografi yang berpulau-pulau dengan daratan yang luas.

Masalah lainnya, adalah pendidikan. Di mana rata-rata penduduk Kaltara, kebanyakan lulusan SMP – SMA. Ada sejumlah program untuk peningkatan kualitas pendidikan sendiri, di antaranya bekerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk program pendidikan sarjana dan lainnya berpola bantuan beasiswa bagi putra-putri Kaltara. Termasuk bekerjasama dengan Yayasan Indonesia-Tionghoa, untuk perkuliahan bagi putra-putri Kaltara di RRT.

Berkaitan dengan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kaltara juga masih dibawah rata-rata nasional.

Ada beberapa program yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Kaltara. Di antaranya, bantuan bagi warga kurang mampu untuk perbaikan rumah secara swadaya. Besaran bantuan Rp 15 hingga 27 juta per rumah. Ini dilakukan melalui APBD juga APBN dengan pola pendataan by name, by address.

Kenapa rumah warga perlu diperbaiki? Ini karena untuk meningkatkan kepercayaan diri guna mampu menata kehidupannya di masa depan.

“Saya sampaikan juga, mengenai terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor, ” ungkap Irianto.

Karenanya Gubernur memohon dukungan kepada Komisi II DPR RI, karena ada 12 kementerian diinstruksikan untuk mendukung sesuai kewenangannya. Lalu ada Perpres tentang Pembangunan PSN, di mana di Kaltara ada KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi. * wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *