LKPD 2018 Diserahkan Gubernur Kaltara ke BPK

  27 Mar 2019

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie Menyerahkan Dokumen LKPD 2018 ke BPK Perwakilan Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 (Unaudited) Pemprov Kaltara, diserahkan oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltara.

Turut mendampingi bersama Gubernur, antara lain Wakil Ketua I DPRD Kaltara H Abdul Jalil Fattah, Kepala Inspektorat Kaltara Ramli, Kepala BPKAD Kaltara Ahmad Sapriannor, dan beberaoa kepala OPD terkait lainnya.

LKPD Pemprov Kaltara TA 2018 (Unaudited) diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Karyadi, setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan penyerahan LKPD tersebut.

“Sedikit saya sampaikan ringkasan LKPD TA 2018 (Unaudited), yang selanjutnya akan diaudit oleh tim audit BPK RI ini. Ada 7 bagian laporan, di antaranya laporan realisasi anggaran, SILPA, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, ” ujar Irianto.

Laporan realisasi anggaran, target PAD 2018 tercatat Rp 469 miliar, realisasinya Rp 574 miliar (115 persen). optimis, PAD tahun ini akan meningkat melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi, pembinaan gubernur terhadap OPD yang menangani investasi daerah.

Lain-Lain pendapatan yang sah, target Rp 43 miliar, realisasi Rp 21 miliar. Hal ini terjadi karena, salah satunya akibat pengurangan kuota produksi batubara. Secara keseluruhan dari anggaran Rp 2,4 triliun, realisasinya 99 persen.

Realisasi belanja daerah, belanja pegawai naik dari Rp 543 miliar, realisasinya Rp 501 miliar. Ini karena pegawai bertambah, penerimaan CPNS, juga mutasi dari provinsi lain. Alokasinya sekitar 23 persen dari APBD. Ini bukti sehatnya APBD Kaltara.

Gubernur juga telah menginstruksikan dilakukan efisiensi anggaran yang tak produktif. Anggaran ini dialihkan untuk rehabilitasi rumah warga miskin, iuran BPJS Kesehatan warga kurang mampu, infrastruktur di Kaltara, dan lainnya. Juga menurunkan standar nilai biaya perjalanan dinas.

Belanja barang dan jasa, realisasi 90 persen dari Rp 810 miliar. Di sini terjadi efisiensi anggaran. Belanja hibah, realisasi Rp 268 miliar. Selanjutnya, belanja modal sebesar dari alokasi Rp 1,1 triliun, terealisasi Rp 600 miliar. Ini karena pada 2018, kita belum berhasil merealisasikan belanja modal dari pembangunan RSUD Tipe B Tanjung Selor yang didanai pinjaman PT SMI.

Kemudian belanja tidak terduga Rp 5 miliar, realisasi Rp 58 juta. Belanja transfer Rp 224 miliar, Rp 216 miliar realisasinya. Ini akibat kurang salur atau tidak disalurkan Kemenkeu. Jadi, realisasi belanja keseluruhan Rp 2,26 triliun, realisasi Rp 2,13 triliun. Akhirnya, saya pastikan Pemprov Kaltara siap untuk dilakukan pemeriksaan.

Irianto Lambrie juga menilai penting untuk memperhatikan arahan dari Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara tadi, penyerahan laporan ini harus diserahkan dalam waktu 3 bulan setelah tahun anggaran selesai. BPK diberi waktu 2 bulan, setelah diserahkan untuk memberikan opini.

Tim BPK sudah turun untuk pemeriksaan intens atas LKPD Pemprov Kaltara TA 2018. BPK juga sudah lakukan konfirmasi dan exit meeting dengan Sekprov Kaltara. Sebelum itu, kepala BPK juga menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara, apakah yang sudah dilakukan lewat realisasi anggaran selama ini telah bermanfaat bagi visi-misi.

Usai dari Kantor BPK, bertempat di Bandara Juwata Tarakan, Gubernur Kaltara juga turut menghadiri penerbangan perdana pesawat perintis yang mendapatkan subsidi.

“Kita semua bersyukur, hari ini Subsidi Ongkos Angkut (SOA) untuk angkutan penerbangan bagi masyarakat perbatasan sudah bisa dinikmati, ” ujarnya.

Masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah perbatasan tak perlu membayar mahal, karena sebagian biaya tarif tiket pesawat ditanggung oleh pemerintah.

Pada tahun ini, ada 19 rute subsidi perintis penumpang dengan pelaksana PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air). Selain subsidi ongkos penumpang, juga ada subsidi perintis kargo 2 rute yang masih proses lelang.
Tarif penumpang dengan subsidi, rata-rata Rp 272 ribu hingga Rp 460 ribu dari harga komersial sekitar Rp 1 juta per orang per trip.

Untuk kargo, sekitar 800 kilogram per trip.
Tahun ini, setelah subsidi penumpang dan kargo, ditambah lagi subsidi angkutan BBM.
Kuotanya 1.354 drum, yang pelaksananya PT Mega Basana Nusantara yang berlokasi di Bandara Malinau.

Agar penerbangan perintis ke pedalaman dapat memaksimalkan kapasitasnya. Pesawat yang terbang dari Bandara Tarakan dapat mengisi bahan bakar di Bandara Malinau (Refueling). Dengan begitu, seat yang ada dapat dimaksimalkan.

Selain dari APBN, untuk program SOA, APBD Kaltara juga telah mengalokasikan kegiatan ini yang diluncurkan pada awal Maret lalu. Total anggarannya, sekitar Rp 15 miliar per tahun.

Karenanya Gubernur berharap penerbangan perdana ini, betul-betul dirasakan manfaatkan dan minimalisir keluhan masyarakat. Keluhan yang masuk harus direspons secepatnya. Jangan dibiarkan, utamanya kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara. * wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *