Pemprov Dan DPRD Kaltara Setujui APBD Kaltara Tahun 2018

  17 Jun 2019

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menandatangani APBD Tahun 2018

TANJUNG SELOR – Melalui Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II, Senin 17/6/2019, telah dilakukan penandatanganan persetujuan bersama oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kaltara 2018.

Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah, sebagai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara dalam laporannya tadi, hasil pembahasan yang dilakukan, secara umum pengelolaan APBD Kaltara 2018 sudah baik, ” tegas Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.

Hal itu diukur dengan sistematika penyusunan dan pelaksanaan APBD 2018 yang telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian perolehan Pendapatan pada APBD 2018 yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Di samping itu, ini juga sesuai hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Beberapa masukan yang disampaikan DPRD menjadi bahan evaluasi bagi kita untuk ke depan lebih baik lagi. Di antaranya, masih ada beberapa catatan dari BPK RI terhadap LKPD 2018, yang perlu diperbaiki. Begitu pun dengan sejumlah rekomendasi BPK RI.

Terkait dengan ini (rekomendasi BPK RI), saya patut memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara, yang termasuk sebagai daerah tercepat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Mari kita selalu bersyukur. Bersyukur atas segala capaian yang sudah diperoleh.
Termasuk dalam pengelolaan APBD. Saya selalu menekankan, agar selalu berpegang pada peraturan dan perundang-undangan, ” ujar Gubernur.

Dan yang terpenting juga lanjutnya, anggaran yang dikelola akan memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Irianto Lambrie juga menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada DPRD atas persetujuan pertnggungjawaban APBD 2018.

Selanjutnya, Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD yang sudah disetujui bersama ini, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. * wa2n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *