Suara Pembangunan

Aliansi Desa Menggugat Surati Pemprov Kaltara

- Berharap Pemerintah Mendesak Perusahaan Perkebunan Merealisasikan Kebun Plasma Masyarakat

0

TANJUNG SELOR – Belum terealisasikan nya kebun plasma masyarakat disekitar wilayah operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit sampai saat ini, menjadi keprihatianan berbagai kalangan. Salah satunya datang dari kelompok masyarakat yang menamakan organisasi mereka dengan nama Aliansi Desa Menggugat.

“Selama ini kami sudah berupaya maksimal untuk menggugah nurani manajemen perusahaan perkebunan untuk segera merealisasikan kebun plasma masyarakat, sebagaimana YANG sudah diatur dalam undang-undang yakni minimal 20 persen dari luas areal Hak Guna Usaha (HGU) yang diizinkan, ” kata Wisanggeni, Ketua Aliansi Desa Menggugat Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 7/9/2017 melalui sambungan telpon selularnya ke Redaksi media ini.

Karena sampai saat ini perjuangan belum membuah kan hasil, maka atas inisiatif seluruh anggota Aliansi pihaknya sudah menyurati Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dengan harapan agar pihak pemerintah bisa membantu perjuangan Aliansi dengan mengimbau kepada seluruh perusahaan perlebunan kelapa sawit yang ada di Kaltara dan belum merealisasikan kebun plasma warga bisa menyerahkan sebagaimana mestinya.

“Kenapa kami berkirim surat kepada bapak Gubernur, karena kami juga yakin hanya beliau yang bisa menuntaskan persoalan masyarakat ini dengan pemilik HGU perkebunan kelapa sawit, ” kata Wisanggeni.

Secara terpisah, Ir Najmi Ramadhan, sekretaris Aliansi Desa Menggugat menyatakan bahwa Aliansi ini sangat mendapat apresiasi dari berbagai komponen masyarakat. Seperti dari pengurus adat, Akademisi, Mahasiswa, Kepala desa dan tokoh masyarakat dari Sekatak hingga ke desa desa di hulu sungai kayan.

Dari investigasi lapangan tambah Najmi, hampir semua terkait plasma kebun untuk masyarakat tidak terlaksana. Harapan nya staekholder baik kabupaten dan provinsi tanggap dengan masalah ini dan harapan lainnya pihak pwmerintah bisa menjawab surat yang kami kirim serta memberikan ruang dialog dalam mencari win-win solution dalam mengimplemtasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia pada umumnya,khususnya buat rakyat Kaltara. * One.

print